Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional

1.       Contoh Kepemimpinan Transformasional

James McGregor Burns, dalam bukunya yang berjudul “Leadership”, mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil”. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepemimpinan transformasional diatas, contoh pemimpin di Indonesia yang saya rasa memiliki sifat kepemimpinan transformasional adalah presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi-kontribusi Ir. Soekarno khususnya pada saat berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Ir. Soekarno dikenal sebagai sosok yang sangat berani dan sanggup memotivasi masyarakat khususnya para pemuda melalui pidato-pidatonya yang terkenal dapat membakar semangat para pendengarnya. Kutipan pidato Soekarno yang sangat terkenal adalah, “Berikan aku 1000 orang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia.” Berkat kepemimpinan Ir. Soekarno, banyak lahir pemimpin-pemimpin muda lain di daerah-daerah yang terinspirasi oleh semangat beliau. Menjelang tercapainya kemerdekaan, para pemuda dan para pejuang tua bersatu untuk mengatur strategi. Semangat yang sangat besar dari berbagai kalangan tersebut yang merupakan hasil dari gaya kepemimpinan transformasional Ir. Soekarno yang mampu membangun semangat dan melahirkan jiwa-jiwa pemimpin baru dalam diri seseorang. Hal ini pun mendorong perubahan riil,  yaitu rakyat Indonesia di berbagai daerah yang tadinya terpecah belah dapat bersatu dan mencapai kemerdekaan.

2.       Contoh Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional ini terwujud ketika para pemimpin dan para pengikut (konstituen) berada dalam sejenis hubungan pertukaran (exchange relationship) satu sama lain agar kebutuhan masing-masing pihak dipenuhi. Jadi, semacam “barter” (tukar-menukar). “Pertukaran” ini dapat berupa pertukaran yang bersifat ekonomis, politis atau psikologis, dan contoh-contohnya dapat mencakup “menukar” tenaga kerja yang disumbangsihkan dengan imbalan bayaran upah, memberi suara untuk memperoleh political favors.

Berdasarkan pengertian diatas, banyak pemimpin di Indonesia yang memiliki karakter kepemimpinan transaksional. Diantaranya adalah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama masa orde baru Golkar berhasil menjadi kekuatan politik di Indonesia. Dalam fenomena ini dapat dilihat bahwa Soeharto merupakan pilar utama kekuatan Golkar pada saat itu, ditambah birokrasi dan ABRI, terbukti dalam kemenangan Golkar yang selalu tampil menjadi mayoritas tunggal dalam pemilu dan dalam parlemen pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selama berpuluh-puluh tahun berkuasa, Golkar menduduki jabatan-jabatan penting mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk hingga sampai kepada lembaga-lembaga struktur di daerah-daerah. Hal ini sangat wajar karena Golkar sebagai partai hegemoni dan setiap pemilihan di masa Orde Baru Golkar selalu menjadi partai pemenang dalam Pemilihan Umum. 

Bukanlah rahasia lagi bahwa struktur lembaga pemerintahan Golkar ini tidak terpisahkan dari birokrasi ABRI. Kehadiran Golkar ataupun apparat militer di dalam kelembagaan pemerintah merupakan hasil dari pilihan rakyat, namun demikian pilihan tersebut merupakan suatu pilihan yang sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah yang berkuasa, sehingga partai Golkar lah yang selalu menang. Banyak yang berpendapat bahwa kerap kali terjadi tindak kekerasan politik dengan actor utama militer yang membuat Golkar selalu sukses menang dalam pemilu. Penggunaan kekerasan militer pada masa orde baru ini dijadikan “prosedur tetap” untuk mengendalikan dan memobilisasi masa pemilih guna memenangkan Golkar. Sebagai imbalan karena telah memastikan Golkar terus menang dalam pemilu, pihak ABRI pada masa pemerintahan orde baru  diikutsertakan dalam sebagaian besar struktur pemerintahan, tidak hanya dalam hal pertahanan dan keamanan saja. Hal ini dapat kita lihat dalam struktur-struktur lembaga-lemabaga pemerintahan daerah yang didalamnya masih di dominasi oleh orang-orang dari partai Golkar dan aparat militer (Mulai dari DPRD, kepala daerah, wakil hingga sekretaris daerah). Akibatnya, lembaga-lembaga negara lain khususnya di daerah selalu bergantung kepada keputusan pusat dan pelaksanaannya tidak jauh-jauh dari pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintahan negara yang lain selain pusat tidak terlalu memiliki fungsi yang signifikan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa pada beberapa keputusan, Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan transaksional. Dengan bantuan dan perlindungan ABRI, Partai Golkar yang dipimpinnya dapat terus memenangkan pemilu untuk kurun waktu yang tidak sebentar, dan sebagai gantinya ABRI diberikan kedudukan yang luas dan cukup signifikan dalam pemerintahan orde baru. 

Sumber:

Hartanto, F.M. (2009). Paradigma baru manajemen Indonesia menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani. Bandung: PT Mizan Pustaka

Fannanie, Z. (1999). Perlawanan rakyat terhadap hegemoni kekuasaan: dari putihisasi sampai reformasi kekuasaan. Surakarta: Muhammadiyah University Press

Frans Indrapradja. “Kepemimpinan Transformasional”. 31 Maret 2014. http://www.kompasiana.com/indrapradja/kepemimpinan-transformasional-transformational-leadership_54f7cb76a33311be208b4a4a